Pemerintah Barack Obama menggantikan pemerintah Bush dalam upaya menghalangi para anggota keluarga korban peristiwa 9/11 untuk mengungkap keterlibatan elit-elit keluarga Kerajaan Arab Saudi dalam memfasilitasi Al-Qaeda, baik secara finansial maupun strategis. Hal ini terjadi dalam sebuah persidangan yang memeroses kasus yang diajukan para keluarga korban 9/11 melawan keluarga kerajaan Saudi.
Seperti dilaporkan dalam artikel the New York Times edisi 24 Juni 2009, dokumen-dokumen resmi pemerintah AS, baik itu yang dibocorkan kepada para pengacara keluarga korban 9/11 maupun yang diperoleh melalui Freedom of Information Act (FOIA; di Indonesia: UU Kebebasan Informasi Publik) mengungkapkan beberapa hal, antara lain:
Dokumen internal Depkeu AS yang diperoleh para pengacara keluarga korban 9/11 melalui FOIA menyatakan bahwa lembaga amal terkemuka Saudi, International Islamic Relief Organization, yang sangat didukung oleh anggota-anggota keluarga kerajaan Saudi, memberi "dukungan bagi organisasi teroris" setidaknya hingga tahun 2006.
Seorang operator Al-Qaeda di Bosnia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan para pengacara itu, bahwa lembaga amal lain yang sebagian besar dikendalikan anggota keluarga kerajaan, yakni Komisi Tinggi Saudi untuk Bantuan ke Bosnia, menyediakan uang dan perlengkapan kepada kelompok-kelompok teroris pada tahun 1990-an dan menyewa operator-operator militan seperti dirinya.
Saksi lain di Afghanistan mengatakan dalam sebuah pernyataan tersumpah pada tahun 1998, bahwa ia menyaksikan seorang utusan untuk seorang pangeran terkemuka Saudi, Turki al-Faisal (Kepala Dinas Intelijen Saudi--Mukhabarat), menyerahkan cek senilai satu miliar Saudi riyal (atau bernilai sekitar 267 juta dollar) kepada seorang pemimpin Taliban.
Sebuah laporan rahasia intelijen Jerman memberikan keterangan mendetail mengenai puluhan juta dolar dalam beberapa dokumen transfer bank, lengkap dengan tanggal dan jumlah dolarnya, yang dilakukan pada awal tahun 1990-an oleh Pangeran Salman bin Abdul Aziz dan anggota lain dari keluarga kerajaan Saudi kepada lembaga-lembaga amal lain yang diduga membiayai kegiatan militan di Pakistan dan Bosnia.
Pengadilan federal AS berikut pengadilan tingkat bandingnya untuk kesekian kalinya telah mementahkan kasus yang diajukan oleh 7.630 orang dari anggota keluarga korban 9/11 ini. Alasannya, para keluarga korban itu tidak dapat mengajukan sebuah kasus di Amerika Serikat melawan sebuah negara yang berdaulat dan para pemimpin.
Mahkamah Agung AS diharapkan dapat memutuskan apakah akan memeroses kasasi atau tidak. Namun, prospek para keluarga korban pun redup setelah Departemen Kehakiman AS berpihak kepada keluarga kerajaan Saudi dengan klaim kekebalan negara (sovereign immunity; baca: the kings can do no wrong) dan mendesak Mahkamah untuk tidak mempertimbangkan kasasi. Departemen Kehakiman juga memerintahkan para pengacara untuk menghancurkan salinan dari dokumen-dokumen tersebut, dan bahkan meminta seorang hakim untuk tidak melihat dokumen-dokumen tersebut.
Jul 29, 2009
Jul 27, 2009
Bom Marriott-Ritz: Blast from the Past
Sejak Teror bom di Hotel Marriott dan Ritz Carlton, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, terjadi, sudah bisa diperkirakan bahwa telunjuk resmi aparat keamanan mengarah kepada sang "bogeyman", Noordin M. Top, anggota dari kelompok yang disebut dengan "Jemaah Islamiyah" (JI), "operasi waralaba" Al Qaeda di Asia Tenggara.
Berbagai analisis dari pengamat intelijen, pengamat gerakan Islam, dan bahkan mantan Kepala Densus 88 Anti Teror pun mewarnai liputan-liputan media massa. Terlepas dari apakah Noordin bergerak sebagai "independent peer" dengan membentuk jaringan baru bernama "Tanzim Qaidatul Jihad" (nama yang mirip dengan Al Qaeda) yang berada di luar JI, semua analisis tersebut seperti mengabaikan proses bagaimana JI "terbentuk" dan siapa-siapa saja yang menjadi tulang punggung dari "organisasi" tersebut?
Dalam sebuah assessment-nya pada akhir tahun 2004, Badan Intelijen Negara (BIN) pernah mengindikasikan bahwa warga negara Indonesia yang terkait dengan jaringan teroris internasional adalah mereka yang pernah pergi ke perbatasan Pakistan-Afghanistan dalam beberapa tahap selama dan menyusul invasi Uni-Soviet ke Afghanistan antara akhir 1970-an hingga awal 1990-an. Mereka berjumlah sekitar 200 orang dan setelah kembali dikenal dengan "alumni Afghan".
Menurut BIN, selama berada di perbatasan Pak-Afghan pada periode tahun-tahun tersebut, orang-orang ini mendapatkan berbagai pelatihan kemiliteran dari "Al Qaeda", termasuk di antaranya pelatihan merakit berbagai jenis bom. Dari sekitar 200 orang tersebut, masih menurut BIN, sebagiannya bergabung dengan JI, dan menjadi tulang punggung kelompok yang awalnya berbasis di Johor, Malaysia, itu.
Namun, yang tidak disebutkan dalam assessment BIN di atas adalah apa yang dimaksud dengan "Al Qaeda" pada periode tahun-tahun tersebut; dan bagaimana "Universitas Jihad" yang berlangsung di Peshawar (perbatasan Pak-Afghan) bisa terbentuk?
Robert Dreyfuss dalam investigasinya, yang kemudian dibukukan dengan judul Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam menyajikan ulasan tentang bagaimana pemerintah Amerika Serikat (via CIA) bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi (via Mukhabarat di bawah pimpin Pangeran Turki bin Faisal al-Saud yang memiliki kontak dengan Osama bin Laden) dan rezim Ziaul Haq Pakistan (via Inter-Services Intelligence di bawah pimpinan Jenderal Hamid Gul) memobilisasi orang-orang lintas-negara untuk memerangi Soviet di Afghanistan. Polanya: Turki dan Osama menyediakan dana; CIA menyediakan logistik dan persenjataan; dan ISI menyediakan lokasi dan pelatihannya. Inilah bentuk pelatihan yang kerap disebut sebagai "universal university of jihad" dimana mobilisasi orang-orang dari lintas-negara terjadi, dan yang kemudian menjadi cikal bakal bagi "Al Qaeda".
Momen "aliansi aneh" di Peshawar itu bagaimanapun memberi keuntungan, bukan semata bagi mereka yang mendapatkan pelatihan tetapi juga bagi CIA dan intelijen-intelijen dari negara-negara yang terlibat. Mereka mendapatkan pelatihan akan menguasai berbagai teknik militer (termasuk teknik merakit bom) dan bergabung dengan jaringan organisasi-organisasi "militan" internasional. Sementara bagi CIA dan intelijen-intelijen negara-negara tertentu, jaringan para "militan" internasional ini amat penting untuk sewaktu-waktu digunakan bagi kepentingan-kepentingan mereka secara tidak langsung.
Beberapa indikasi bisa menjelaskan bagaimana elemen-elemen CIA dan intelijen-intelijen negara tertentu memanfaatkan jaringan tersebut demi kepentingan mereka. kasus Michael Terence Meiring bisa menjadi contoh. Menurut sejumlah laporan, Meiring memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang "unik". Dia memiliki hubungan dekat dengan pejabat-pejabat pemerintah Filipina di Mindanao tapi di saat yang sama dilaporkan juga memiliki hubungan dengan pemimpin-pemimpin MNLF, MILF, dan kelompok Abu Sayyaf. Bahkan Meiring dikabarkan pernah ikut membidani pelatihan merakit bom di kamp Mindanao yang melibatkan beberapa individu (baik eks "alumni Afghan" maupun bukan) dari Indonesia.
Meiring pada akhir Desember 2001 secara mencurigakan "diterbangkan" keluar Filipina oleh FBI setelah terluka akibat bom yang meledak di kamarnya, kamar 305 Evergreen Hotel, Davao City. Kasus Meiring sepintas mirip dengan kasus penangkapan misterius Umar al-Farouq di Bogor yang kemudian diterbangkan secara misterius pula ke AS. Atau kasus penangkapan warga negara Indonesia Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali oleh CIA di Thailand yang kemudian secara ekstrajudisial diterbangkan ke "dark sites" di AS (secara resmi kemudian dinyatakan ditahan di penjara Guantanamo). AS menolak keinginan polisi Indonesia untuk menghadirkan Hambali dalam persidangan kasus Abu Bakar Baasyir, padahal Hambali adalah warga negara Indonesia.
Itu satu persoalan. Persoalan yang jauh lebih penting dari masa lalu adalah: apakah pihak intelijen Indonesia (baik dari unsur intelijen sipil ataupun militer) terlibat dalam mobilisasi warga negaranya ke Pak-Afghan pada periode-periode yang dimaksud? Atau apakah setidaknya pihak intelijen Indonesia di bawah rezim Soeharto yang demikian cemas akan "ekstrim kanan" mengetahui mobilisasi tersebut? Jika tahu, mengapa mereka membiarkan warga negara Indonesia pergi ke zona konflik? Bukankah ini melanggar perintah konstitusi yang mengharuskan pemerintah melindungi warga negaranya (alasan ini pernah dikemukakan ketika pemerintah SBY menolak memberi akses bagi warga negara Indonesia yang ingin berperang di Jalur Gaza)?
Para mantan pejabat intelijen di era itu (entah yang kini sudah pensiun total atau yang masih aktif sebagai pejabat negara) harus menjelaskan dan bertanggung jawab akan hal ini. Jika para "alumni Afghan" kerap dijadikan tertuduh (ketika terjadi teror bom) karena masa lalu mereka, maka bukankah para mantan pejabat intelijen itu juga mesti bertanggung jawab?
"Blast from the Past" bukan sekedar cerita dari masa lalu, tetapi harus menjadi pelajaran agar kita tidak mengulanginya. Filosof George Santayana berujar, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it."
Berbagai analisis dari pengamat intelijen, pengamat gerakan Islam, dan bahkan mantan Kepala Densus 88 Anti Teror pun mewarnai liputan-liputan media massa. Terlepas dari apakah Noordin bergerak sebagai "independent peer" dengan membentuk jaringan baru bernama "Tanzim Qaidatul Jihad" (nama yang mirip dengan Al Qaeda) yang berada di luar JI, semua analisis tersebut seperti mengabaikan proses bagaimana JI "terbentuk" dan siapa-siapa saja yang menjadi tulang punggung dari "organisasi" tersebut?
Dalam sebuah assessment-nya pada akhir tahun 2004, Badan Intelijen Negara (BIN) pernah mengindikasikan bahwa warga negara Indonesia yang terkait dengan jaringan teroris internasional adalah mereka yang pernah pergi ke perbatasan Pakistan-Afghanistan dalam beberapa tahap selama dan menyusul invasi Uni-Soviet ke Afghanistan antara akhir 1970-an hingga awal 1990-an. Mereka berjumlah sekitar 200 orang dan setelah kembali dikenal dengan "alumni Afghan".
Menurut BIN, selama berada di perbatasan Pak-Afghan pada periode tahun-tahun tersebut, orang-orang ini mendapatkan berbagai pelatihan kemiliteran dari "Al Qaeda", termasuk di antaranya pelatihan merakit berbagai jenis bom. Dari sekitar 200 orang tersebut, masih menurut BIN, sebagiannya bergabung dengan JI, dan menjadi tulang punggung kelompok yang awalnya berbasis di Johor, Malaysia, itu.
Namun, yang tidak disebutkan dalam assessment BIN di atas adalah apa yang dimaksud dengan "Al Qaeda" pada periode tahun-tahun tersebut; dan bagaimana "Universitas Jihad" yang berlangsung di Peshawar (perbatasan Pak-Afghan) bisa terbentuk?
Robert Dreyfuss dalam investigasinya, yang kemudian dibukukan dengan judul Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam menyajikan ulasan tentang bagaimana pemerintah Amerika Serikat (via CIA) bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi (via Mukhabarat di bawah pimpin Pangeran Turki bin Faisal al-Saud yang memiliki kontak dengan Osama bin Laden) dan rezim Ziaul Haq Pakistan (via Inter-Services Intelligence di bawah pimpinan Jenderal Hamid Gul) memobilisasi orang-orang lintas-negara untuk memerangi Soviet di Afghanistan. Polanya: Turki dan Osama menyediakan dana; CIA menyediakan logistik dan persenjataan; dan ISI menyediakan lokasi dan pelatihannya. Inilah bentuk pelatihan yang kerap disebut sebagai "universal university of jihad" dimana mobilisasi orang-orang dari lintas-negara terjadi, dan yang kemudian menjadi cikal bakal bagi "Al Qaeda".
Momen "aliansi aneh" di Peshawar itu bagaimanapun memberi keuntungan, bukan semata bagi mereka yang mendapatkan pelatihan tetapi juga bagi CIA dan intelijen-intelijen dari negara-negara yang terlibat. Mereka mendapatkan pelatihan akan menguasai berbagai teknik militer (termasuk teknik merakit bom) dan bergabung dengan jaringan organisasi-organisasi "militan" internasional. Sementara bagi CIA dan intelijen-intelijen negara-negara tertentu, jaringan para "militan" internasional ini amat penting untuk sewaktu-waktu digunakan bagi kepentingan-kepentingan mereka secara tidak langsung.
Beberapa indikasi bisa menjelaskan bagaimana elemen-elemen CIA dan intelijen-intelijen negara tertentu memanfaatkan jaringan tersebut demi kepentingan mereka. kasus Michael Terence Meiring bisa menjadi contoh. Menurut sejumlah laporan, Meiring memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang "unik". Dia memiliki hubungan dekat dengan pejabat-pejabat pemerintah Filipina di Mindanao tapi di saat yang sama dilaporkan juga memiliki hubungan dengan pemimpin-pemimpin MNLF, MILF, dan kelompok Abu Sayyaf. Bahkan Meiring dikabarkan pernah ikut membidani pelatihan merakit bom di kamp Mindanao yang melibatkan beberapa individu (baik eks "alumni Afghan" maupun bukan) dari Indonesia.
Meiring pada akhir Desember 2001 secara mencurigakan "diterbangkan" keluar Filipina oleh FBI setelah terluka akibat bom yang meledak di kamarnya, kamar 305 Evergreen Hotel, Davao City. Kasus Meiring sepintas mirip dengan kasus penangkapan misterius Umar al-Farouq di Bogor yang kemudian diterbangkan secara misterius pula ke AS. Atau kasus penangkapan warga negara Indonesia Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali oleh CIA di Thailand yang kemudian secara ekstrajudisial diterbangkan ke "dark sites" di AS (secara resmi kemudian dinyatakan ditahan di penjara Guantanamo). AS menolak keinginan polisi Indonesia untuk menghadirkan Hambali dalam persidangan kasus Abu Bakar Baasyir, padahal Hambali adalah warga negara Indonesia.
Itu satu persoalan. Persoalan yang jauh lebih penting dari masa lalu adalah: apakah pihak intelijen Indonesia (baik dari unsur intelijen sipil ataupun militer) terlibat dalam mobilisasi warga negaranya ke Pak-Afghan pada periode-periode yang dimaksud? Atau apakah setidaknya pihak intelijen Indonesia di bawah rezim Soeharto yang demikian cemas akan "ekstrim kanan" mengetahui mobilisasi tersebut? Jika tahu, mengapa mereka membiarkan warga negara Indonesia pergi ke zona konflik? Bukankah ini melanggar perintah konstitusi yang mengharuskan pemerintah melindungi warga negaranya (alasan ini pernah dikemukakan ketika pemerintah SBY menolak memberi akses bagi warga negara Indonesia yang ingin berperang di Jalur Gaza)?
Para mantan pejabat intelijen di era itu (entah yang kini sudah pensiun total atau yang masih aktif sebagai pejabat negara) harus menjelaskan dan bertanggung jawab akan hal ini. Jika para "alumni Afghan" kerap dijadikan tertuduh (ketika terjadi teror bom) karena masa lalu mereka, maka bukankah para mantan pejabat intelijen itu juga mesti bertanggung jawab?
"Blast from the Past" bukan sekedar cerita dari masa lalu, tetapi harus menjadi pelajaran agar kita tidak mengulanginya. Filosof George Santayana berujar, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it."
Jul 16, 2009
Prajurit Israel akui kebijakan "shoot first" dalam agresi Gaza
Kesaksian-kesaksian anonim yang dikumpulkan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia juga berisi tuduhan bahwa warga Palestina telah digunakan oleh Israel sebagai perisai manusia.
Ian Black, Middle East editor
Guardian, Rabu 15 Juli 2009
KLIK DI SINI UNTUK MENYAKSIKAN VIDEONYA
Tentara Israel yang bertugas di Jalur Gaza selama invasi Gaza pada Desember 2008 dan Januari 2009 berbicara bahwa mereka telah diperintahkan untuk menembak tanpa ragu-ragu, menghancurkan rumah-rumah dan masjid dengan mengabaikan secara umum nyawa warga Palestina.
Dalam kesaksian yang akan memicu tuntutan internasional akan investigasi kejahatan perang, 30 prajurit perang melaporkan bahwa prioritas militer (Israel) adalah untuk meminimalkan korban di pihak sendiri demi mempertahankan dukungan publik Israel kepada Operasi Cast Lead.....
Ian Black, Middle East editor
Guardian, Rabu 15 Juli 2009
KLIK DI SINI UNTUK MENYAKSIKAN VIDEONYA
Tentara Israel yang bertugas di Jalur Gaza selama invasi Gaza pada Desember 2008 dan Januari 2009 berbicara bahwa mereka telah diperintahkan untuk menembak tanpa ragu-ragu, menghancurkan rumah-rumah dan masjid dengan mengabaikan secara umum nyawa warga Palestina.
Dalam kesaksian yang akan memicu tuntutan internasional akan investigasi kejahatan perang, 30 prajurit perang melaporkan bahwa prioritas militer (Israel) adalah untuk meminimalkan korban di pihak sendiri demi mempertahankan dukungan publik Israel kepada Operasi Cast Lead.....
Jul 14, 2009
Peran AS dalam tragedi Xinjiang
F. William Engdahl
GlobalResearch, 11 Juli 2009
Setelah peristiwa tragis 5 Juli di Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang, Cina, akan sangat berguna untuk melihat lebih dekat peran sebenarnya LSM "independen" Pemerintah AS, the National Endowment for Democracy (NED). Semua adalah indikasi adalah bahwa Pemerintah AS, yang sekali lagi menggunakan Organisasi Non-Pemerintah, NED, secara massif melakukan campur tangan dalam politik internal Cina.
Alasan intervensi Washington dalam urusan Xinjiang tampaknya sangat sedikit berkaitan dengan keprihatinan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Beijing terhadap etnis Uighur. Ini lebih terlihat memiliki sangat banyak kaitan dengan lokasi strategis geopolitik Xinjiang di daratan Eurasia dan kepentingan strategisnya bagi masa depan ekonomi dan kerja sama energi Cina dengan Rusia, Kazakhastan, dan negara-negara Asia Tengah lainnya yang menjadi anggota Organisasi Kerjasama Shanghai ..... "
HeidelbergCement lakukan pertambangan ilegal di Tepi Barat (boikot!!!)
HeidelbergCement, salah satu produsen bahan bangunan terbesar di dunia, telah menjadi sasaran tindakan hukum di Israel karena kegiatan di Wilayah Pendudukan Palestina. Anak perusahaannya, Hanson Israel, memproduksi semen siap pakai dan aspal untuk industri konstruksi Israel serta beroperasi di sebuah lokasi di Tepi Barat yang diduduki Israel secara ilegal. Pada bulan Maret, organisasi hak asasi manusia Israel Yesh Din mengajukan sebuah petisi ke pengadilan tinggi Israel yang menuntut penghentian aktivitas pertambangan ilegal di Tepi Barat yang dilakukan Hanson Israel. Pengacara yang mewakili Yesh Din menyeru pengadilan untuk mengakhiri aktivitas yang "jelas-jelas ilegal dan merupakan eksploitasi kolonial atas tanah yang Israel rampas secara tidak berhak."........
(Note: di Indonesia, HeildelbergCement adalah penguasa mayoritas saham Indocement, produsen semen kedua terbesar di Indonesia, sejak 2007)
Zionis Firaun beroperasi...Mesir tolak masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza
Pihak berwenang Mesir menolak mengizinkan masuk para aktivis "Viva Palestina" yang mencoba membawa masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dengan melintasi Semenanjung Sinai.Konvoi bantuan terbesar yang pernah ada dari para aktivis AS untuk membantu rakyat Gaza itu telah dihentikan di Kanal Suez pada Sabtu (11 Juli 2009) dalam perjalanan ke Al Arish, dimana sisa dari kelompok ini dan perlengkapan lainnya akan bergabung dengan mereka sebelum menuju perbatasan ke Gaza.
Para aktivis ini merupakan bagian dari konvoi sedikitnya 200 orang - semuanya orang AS, termasuk Charles Barron, anggota dewan kota New York City -- yang berencana berada di Gaza hingga 13 Juli.
Mantan anggota Kongres AS asal Georgia, Cynthia McKinney, yang ditangkap oleh pasukan Israel sebelumnya pada bulan ini ketika sedang menuju Gaza untuk misi kemanusiaan, juga akan bergabung dengan konvoi ini.
Aktivis "Viva Pales
tina" mengatakan meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan, para petugas perbatasan Mesir tidak mengizinkan konvoi medis ini untuk melintas dan bahkan mereka mengancam akan menangkap para aktivis...."Kami bertekad untuk masuk ke Gaza, dan tidak peduli apa yang akan terjadi...kami telah mencapai keberhasilan dalam gerakan untuk mendukung rakyat Palestina. Konvoi ini akan terus berlanjut, dan kami tidak akan membiarkan siapa pun untuk menghentikan kami," kata Barron....
Jul 2, 2009
Israel tahan (baca: culik) 21 aktivis internasional pro-Palestina
21 aktivis perdamaian internasional ditahan oleh kapal perang Israel di perairan internasional, Selasa (30 Juni 2009), ketika perahu, "The Spirit of Humanity", mencoba membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.Para aktivis itu, termasuk di dalamnya mantan anggota Kongres AS Cynthia McKinney dan peraih hadiah Nobel Perdamaian Irlandia Mairead Maguire dan warga negara dari 11 negara lain, adalah bagian dari Free Gaza Movement (FGM) yang berupaya untuk menerobos blokade (ilegal) laut dan udara Israel atas perbatasan Gaza.
Para aktivis itu dibawa ke pelabuhan Ashdod dan dari sana ke sel penahanan di bandara internasional Ben Gurion di Tel Aviv di mana mereka menunggu proses deportasi.
"Mereka begitu saja menculik para penumpang kapal," kata anggota FGM Greta Berlin ..... FGM melaporkan bahwa mereka juga tidak dapat menghubungi para aktivis yang ditahan lewat ponsel......"
Tangan tak terlihat Amerika di Iran
Esam Al Amin
Counterpunch
.....Antara 2005-2009, Kongres AS mengalokasikan lebih daripada $ 400 juta untuk program-program Deplu AS yang dirancang untuk "mempromosikan demokrasi", atau dengan kata lain menerapkan kebijakan soft power terhadap Iran. Ini dilaksanakan, sebagian, dengan mendanai kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok pembelot Iran. Pada 2008, Kongres mengalokasikan anggaran yang secara khusus "diperuntukkan bagi pemrograman perangkat lunak guna mengembangkan program-program yang merusak internet firewall pemerintah Iran," dan sebuah program "untuk menyediakan perangkat-perangkat anti-sensor dan layanan untuk kebebasan informasi di dalam suatu masyarakat yang tertututp".
Pada 24 Mei 2007, Brian Ross, koresponden investigatif ABC News mengungkapkan sebuah laporan tentang elemen soft power yang dimanfaatkan oleh CIA dan diotorisasi oleh Bush. "Baik mantan maupun pejabat intelijen yang masih bertugas mengatakan kepada ABC News bahwa CIA telah menerima persetujuan rahasia dari presiden untuk meningkatkan apa yang dikenal sebagai operasi tersembunyi untuk mendestabilisasi rezim Iran, dan hal itu kini sedang berlangsung," Ross melaporkan. Dia kemudian menambahkan, "Para pejabat itu menjelaskan rencana Iran sebagai "rencana yang tidak mematikan". Rencana itu melibatkan kampanye propaganda yang dikoordinasikan lembaga-lembaga penyiaran, penempatan artikel-artikel negatif di koran, dan manipulasi mata uang dan transaksi perbankan internasional Iran". Koresponden ABC mengatakan, "Propaganda adalah cara paling penting yang digunakan oleh CIA. "....
....Bagian dari program CIA, seperti dilaporkan oleh ABC News dan Daily Telegraph, adalah "mensuplai uang dan senjata kepada kelompok militan Jundullah, yang telah melakukan serangkaian serangan ke Iran dari basis mereka di Pakistan."....
.....Lebih jauh, sekitar dua ribu anggota milisi Mujahideen Khalq (MKO), sebuah kelompok kekerasan yang ingin menjatuhkan rezim Iran, telah diberikan tempat perlindungan di Irak oleh otoritas pendudukan AS, padahal kelompok ini ada dalam daftar organisasi teroris internasional milik Deplu AS sejak 1997. Laporan ini juga mengutip Mark Fitzpatrick, mantan pejabat senior Deplu, yang mengatakan bahwa sabotase industri merupakan pilihan strategi untuk menghentikan program nuklir Iran "tanpa tindakan militer, tanpa jejak pada operasinya."
Laporan The Telegraph juga menyatakan bahwa CIA telah diizinkan untuk mensuplai "alat komunikasi yang memungkinkan kelompok oposisi di Iran untuk saling bekerja sama dan menghindari sensor internet" pemerintah. Penggunaan peralatan ini terlihat jelas dalam konflik terbaru antara pemerintah dan kubu oposisi di Iran.....
.... Pada 28 Juni 2009, pembawa acara CNN Fareed Zakaria mengajukan pertanyaan sangat jitu kepada Bob Baer, seorang bekas CIA yang bertugas selama 21 tahun veteran dalam operasi di Timur Tengah. Dia bertanya, "Benarkah kita memang melakukan itu [mencoba mendestabilisasi Iran]? Benarkah kita mendanai berbagai kelompok di dalam dan di luar Iran yang mencoba menggulingkan pemerintah?" Baer jawab, "Ya sangat benar," kemudian menambahkan, "Ada satu program rahasia terhadap Iran yang sedang dijalankan militer AS; sebuah tindakan rahasia terhadap Iran dari Irak dan Afghanistan. "....
....Menurut Saeed Behbahani, pengkritik keras rezim Iran, dan pendiri Mihan TV di luar Washington DC, pemerintah AS bertukar pesan dengan tim kampanye Mir Hossein Mousavi pada awal Juni (2009). Dia menyatakan bahwa, pada waktu itu, seorang pengusaha Iran-Amerika yang dekat dengan Menlu Clinton, bertemu dengan manajer kampanye Mousavi, Mehdi Khazali, di Dubai......
....... sebuah studi oleh website, www.chartingstocks.net, menyimpulkan bahwa selama tiga hari setelah pemilihan, mayoritas Tweets (lebih dari 30.000) telah dimanipulasi melalui segelintir account; semua dibuat dalam satu hari setelah pemilu. Sangat menarik untuk dicatat bahwa hanya 0,6 persen dari Tweeter account yang digunakan oleh orang Iran (dibandingkan dengan 44 persen oleh orang Amerika).
Baru-baru ini dalam wawancara dengan BBC pada 19 Juni (2009), mantan menlu Henry Kissinger, seorang ikon kebijakan politik luar negeri AS, mengekspos keterlibatan Washington dalam urusan Iran.
Kissinger berkata, "Jika ternyata tidak mungkin ada suatu pemerintahan di Iran yang dapat menangani dirinya sendiri daripada menjadi sebuah perkara, maka kami (AS) mempunyai situasi yang berbeda." Terjemahannya: jika kandidat pilihan kami tidak muncul sebagai pemenang, setelah kami menggunakan semua soft power kami... Kissinger meneruskan, "Maka kami dapat menyimpulkan bahwa kami harus bekerja untuk mengganti rezim di Iran dari luar," terjemahannya: maka Amerika Serikat (atau mungkin Israel) mungkin harus memakai hard power, yang berarti serangan militer.
Dia kemudian menambahkan, "Tetapi saya memahami benar Presiden (Obama), dia tidak ingin hal ini terlihat sebagai sebuah intervensi dalam krisis saat ini." Terjemahan: Apa pun yang Presiden Obama lakukan di Iran, ia ingin memastikan bahwa tangan Washington tetap tak terlihat.
Counterpunch
.....Antara 2005-2009, Kongres AS mengalokasikan lebih daripada $ 400 juta untuk program-program Deplu AS yang dirancang untuk "mempromosikan demokrasi", atau dengan kata lain menerapkan kebijakan soft power terhadap Iran. Ini dilaksanakan, sebagian, dengan mendanai kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok pembelot Iran. Pada 2008, Kongres mengalokasikan anggaran yang secara khusus "diperuntukkan bagi pemrograman perangkat lunak guna mengembangkan program-program yang merusak internet firewall pemerintah Iran," dan sebuah program "untuk menyediakan perangkat-perangkat anti-sensor dan layanan untuk kebebasan informasi di dalam suatu masyarakat yang tertututp".
Pada 24 Mei 2007, Brian Ross, koresponden investigatif ABC News mengungkapkan sebuah laporan tentang elemen soft power yang dimanfaatkan oleh CIA dan diotorisasi oleh Bush. "Baik mantan maupun pejabat intelijen yang masih bertugas mengatakan kepada ABC News bahwa CIA telah menerima persetujuan rahasia dari presiden untuk meningkatkan apa yang dikenal sebagai operasi tersembunyi untuk mendestabilisasi rezim Iran, dan hal itu kini sedang berlangsung," Ross melaporkan. Dia kemudian menambahkan, "Para pejabat itu menjelaskan rencana Iran sebagai "rencana yang tidak mematikan". Rencana itu melibatkan kampanye propaganda yang dikoordinasikan lembaga-lembaga penyiaran, penempatan artikel-artikel negatif di koran, dan manipulasi mata uang dan transaksi perbankan internasional Iran". Koresponden ABC mengatakan, "Propaganda adalah cara paling penting yang digunakan oleh CIA. "....
....Bagian dari program CIA, seperti dilaporkan oleh ABC News dan Daily Telegraph, adalah "mensuplai uang dan senjata kepada kelompok militan Jundullah, yang telah melakukan serangkaian serangan ke Iran dari basis mereka di Pakistan."....
.....Lebih jauh, sekitar dua ribu anggota milisi Mujahideen Khalq (MKO), sebuah kelompok kekerasan yang ingin menjatuhkan rezim Iran, telah diberikan tempat perlindungan di Irak oleh otoritas pendudukan AS, padahal kelompok ini ada dalam daftar organisasi teroris internasional milik Deplu AS sejak 1997. Laporan ini juga mengutip Mark Fitzpatrick, mantan pejabat senior Deplu, yang mengatakan bahwa sabotase industri merupakan pilihan strategi untuk menghentikan program nuklir Iran "tanpa tindakan militer, tanpa jejak pada operasinya."
Laporan The Telegraph juga menyatakan bahwa CIA telah diizinkan untuk mensuplai "alat komunikasi yang memungkinkan kelompok oposisi di Iran untuk saling bekerja sama dan menghindari sensor internet" pemerintah. Penggunaan peralatan ini terlihat jelas dalam konflik terbaru antara pemerintah dan kubu oposisi di Iran.....
.... Pada 28 Juni 2009, pembawa acara CNN Fareed Zakaria mengajukan pertanyaan sangat jitu kepada Bob Baer, seorang bekas CIA yang bertugas selama 21 tahun veteran dalam operasi di Timur Tengah. Dia bertanya, "Benarkah kita memang melakukan itu [mencoba mendestabilisasi Iran]? Benarkah kita mendanai berbagai kelompok di dalam dan di luar Iran yang mencoba menggulingkan pemerintah?" Baer jawab, "Ya sangat benar," kemudian menambahkan, "Ada satu program rahasia terhadap Iran yang sedang dijalankan militer AS; sebuah tindakan rahasia terhadap Iran dari Irak dan Afghanistan. "....
....Menurut Saeed Behbahani, pengkritik keras rezim Iran, dan pendiri Mihan TV di luar Washington DC, pemerintah AS bertukar pesan dengan tim kampanye Mir Hossein Mousavi pada awal Juni (2009). Dia menyatakan bahwa, pada waktu itu, seorang pengusaha Iran-Amerika yang dekat dengan Menlu Clinton, bertemu dengan manajer kampanye Mousavi, Mehdi Khazali, di Dubai......
....... sebuah studi oleh website, www.chartingstocks.net, menyimpulkan bahwa selama tiga hari setelah pemilihan, mayoritas Tweets (lebih dari 30.000) telah dimanipulasi melalui segelintir account; semua dibuat dalam satu hari setelah pemilu. Sangat menarik untuk dicatat bahwa hanya 0,6 persen dari Tweeter account yang digunakan oleh orang Iran (dibandingkan dengan 44 persen oleh orang Amerika).
Baru-baru ini dalam wawancara dengan BBC pada 19 Juni (2009), mantan menlu Henry Kissinger, seorang ikon kebijakan politik luar negeri AS, mengekspos keterlibatan Washington dalam urusan Iran.
Kissinger berkata, "Jika ternyata tidak mungkin ada suatu pemerintahan di Iran yang dapat menangani dirinya sendiri daripada menjadi sebuah perkara, maka kami (AS) mempunyai situasi yang berbeda." Terjemahannya: jika kandidat pilihan kami tidak muncul sebagai pemenang, setelah kami menggunakan semua soft power kami... Kissinger meneruskan, "Maka kami dapat menyimpulkan bahwa kami harus bekerja untuk mengganti rezim di Iran dari luar," terjemahannya: maka Amerika Serikat (atau mungkin Israel) mungkin harus memakai hard power, yang berarti serangan militer.
Dia kemudian menambahkan, "Tetapi saya memahami benar Presiden (Obama), dia tidak ingin hal ini terlihat sebagai sebuah intervensi dalam krisis saat ini." Terjemahan: Apa pun yang Presiden Obama lakukan di Iran, ia ingin memastikan bahwa tangan Washington tetap tak terlihat.
Subscribe to:
Posts (Atom)