"Mengapa Amerika Tuli kepada Apa yang Telah Dilakukan terhadap Putra Saya"

Furkan Dogan (kiri) di atas Mavi Marmara

Lewat para pengacaranya di Turki, Ahmad Dogan, ayah dari Furkan Dogan, warganegara Amerika berusia 19 tahun yang dieksekusi pasukan komando Israel, mempertanyakan kurangnya perhatian pemerintah Amerika terhadap kematian putranya.

Furkan Dogan dibunuh oleh komando Israel yang menembak pemuda itu 2 kali di kepala dan 3 kali di bagian tubuh lainnya pada 31 Mei 2010 di atas kapal Mavi Marmara dalam misi Freedom Flotilla.

Sampai saat ini, saya masih belum mengerti mengapa pemerintah Amerika tuli kepada apa yang telah dilakukan terhadap putra saya, seorang warganegara Amerika. Saya mendesak pemerintah AS untuk bertindak membela hak-hak putra saya. Saya juga ingin tahu mengapa AS memilih untuk menolah Laporan Gaza Flotilla yang dibuat oleh Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB pekan lalu, karena laporan itu memuat informasi tentang eksekusi terhadap putra saya," kata Dogan.

Amerika tolak laporan Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB

Satu-satunya negara yang menolak untuk menerima Laporan Misi Pencari Fakta Dewan HAM PBB tentang serangan terhadap Freedom Flotilla, adalah Amerika Serikat. Mark Kornblau, jurubicara Misi Permanen AS di PBB menyatakan laporan itu bias karena tidak mengikutsertaka kerja sama dengan Israel dalam investigasinya. Padahal, dalam laporan itu, tertulis jelas bagaimana Misi Pencari Fakta berupaya keras untuk memperoleh kerja sama denga Israel. Israel selalu menolak untuk bekerja sama.

Meskipun laporan itu mengakui adanya kekurangan dalam hal kerja sama Israel di dalamnya, bukti-bukti yang ada sudah cukup untuk menyatakan bahwa Israel telah melakukan sejumlah kejahatan dalam terminologi Pasal 147 Konvensi Jenewa Keempat, di antaranya pembunuhan dengan disengaja, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta kehendak kuat untuk menimpakan penderitaan hebat dan luka serius terhadap tubuh dan kesehatan.

Di bawah hukum HAM internasional, Israel dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap: [1] hak untuk hidup; [2] hak untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi; [3] hak untuk terbebas dari penahanan semena-mena; dan [4] hak kebebasan berekspresi.

The Gaza Flotilla Report of the UN Fact Finding Mission at the Human Rights Council

Surat protes untuk Hillary Clinton

Pada 6 Oktober 2010, sejumlah warganegara AS yang ikut serta dalam Freedom Flotilla, di antaranya mantan kru USS Liberty yang ditenggelamkan Israel Kolonel (Purn) Ann Wright, Direktur Free Gaza Movement Huwaida Arraf, dan mantan dubes Edward Peck, termasuk juga Ahmad Dogan, menandatangani surat protes yang dikirimkan kepada Menlu AS Hillary Clinton.

Dalam surat itu, mereka memprotes pembelaan pemerintah Barack Obama terhadap kejahatan Israel dengan mengorbankan nyawa dan keselamatan warganegara AS:

"Melindungi tindakan Israel, terutama dengan hanya bergantung kepada laporan Israel terhadap tindakan militer mereka sendiri dengan mengorbankan warganegara Amerika, merupakan kelalaian yang mutlak terhadap tanggung jawab pemerintah. Departemen Luar Negeri telah bersekutu dengan Israel, mengabaikan tanggung jawabnya kepada warga mereka sendiri. Kami telah diabaikan oleh pemerintah kami sendiri, dan kami menuntut penyelidikan mengapa dan bagaimana Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar Amerika di Tel Aviv telah gagal total dalam melaksanakan tanggung jawab mereka kepada kami."

The letter of the U.S. passengers on the Gaza Flotilla to Secretary of State Hillary Clinton

Sebuah laporan independen temukan kejanggalan dalam laporan Israel

Sebuah laporan setebal 193 halaman "Timeline & Inconsistencies Report Relating to the Gaza-bound Freedom Flotilla Attack" yang disusun oleh International Bureau of Humanitarian NGOs (IBH) dan Friends of Charities Association (FOCA) yang diterbitkan pekan ini menemukan inkonsistensi dari laporan Tim Investigasi Eiland bentukan Israel.

Laporan itu mendapati bahwa Beberapa video yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Israel dan IDF di Internet dan siaran media telah mengalami proses rekayasa digital, dimanufaktur oleh komputer, dan berisi penipuan. Laporan ini memberikan contoh screen shot dari segmen video yang dihasilkan komputer dan yang dirilis oleh pemerintah Israel, beberapa di antaranya, meski sudah diketahui palsu, tetap dimasukan ke dalam laporan Tim Investigasi Eiland."

Timeline & Inconsistencies Report Relating to the Gaza-bound Freedom Flotilla Attack

Sumber: Ann Wright, commondreams.org

Liberalisme Bajak Reformasi TNI

Kiki Syahnakri

Oleh Kiki Syahnakri

Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya diartikan sebagai upaya refungsionalisasi, mengembalikannya kepada kehendak konstitusi setelah lebih dari tiga dasawarsa diselewengkan untuk kepentingan kekuasaan. Dalam memperingati momentum bersejarah, menyambut HUT ke-65 TNI kali ini, perlu dipertanyakan, apakah reformasi tersebut sudah berada pada arah dan jalan yang benar? Hal ini amat penting untuk diungkap, terlebih saat rasa keamanan masyarakat luas terusik oleh berbagai kejadian aktual menyangkut terorisme, separatisme, dan perkelahian antarkelompok yang menelan korban tidak sedikit.

Amanat UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengidealkan Indonesia yang "merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Guna mencapainya terdapat fungsi-fungsi pemerintahan negara yang wajib dijalankan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (fungsi pertahanan), memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (fungsi kesejahteraan), ikut melaksanakan ketertiban dunia (fungsi diplomasi). Ketiga fungsi pemerintahan negara tersebut bersifat interdependen dan komplementer. Kuatnya fungsi pertahanan akan memberikan kesempatan buat pengembangan fungsi kesejahteraan dan diplomasi, demikian sebaliknya.

Oleh karenanya TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, tidak hanya terikat pada pelaksanaan fungsi pertahanan militer semata, melainkan berkewajiban juga mengawal pelaksanaan fungsi kesejahteraan dan fungsi diplomasi. Untuk itu, terdapat sejumlah kepentingan nasional yang menuntut peran TNI seperti, melindungi NKRI, menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa, menegakkan Pancasila dan UUD 1945, membina kebhinekaan dan kesatuan bangsa, menjaga kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), menjamin kelangsungan pembangunan nasional, serta melaksanakan hubungan internasional melalui kerjasama militer. Demikian peran dan fungsi TNI sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Gen militer secara universal adalah "Bhayangkari Negara dan Bangsa", oleh karenanya politik militer adalah "politik negara", dalam artian mereka tidak menempatkan diri pada arus politik praktis yang berorientasi kekuasaan. Dalam bahasa Elliot Cohen, sebagai "professional guardian of the nation" yang tidak terlibat dalam day-to-day politics tetapi selalu siap tampil manakala bangsa-negara menghadapi ancaman. Itulah patisari makna politik negara.

Untuk melaksanakan peran berat tersebut dibutuhkan kehadiran TNI yang berpegang teguh pada jatidirinya, berkompetensi tinggi, memiliki kekuatan memadai didukung oleh alutsista modern serta anggaran pembinaan dan operasional yang cukup. Ke arah peran-fungsi serta postur seperti itulah seharusnya reformasi TNI diarahkan dan digulirkan.

Realitas Reformasi TNI

Reformasi TNI tentu dipengaruhi oleh reformasi nasional yang kenyataannya telah dibajak dan diraksuki jiwa individualisme-liberalisme. Jiwa ini bertentangan dengan basis kulturalis bangsa Indonesia yang berwatak kolektif serta menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Patut diwaspadai bahwa sejatinya negara-negara Barat tidak pernah menanggalkan syahwat kolonialisme mereka, melainkan secara konsisten tetap berusaha menguasai SDA dan energi dunia. Untuk tujuan tersebut, mereka menggelar kampanye global yang bertemakan "Global Reformation" dengan
agenda: "Constitutional Reform" dalam rangka mengubah konstitusi; "Judicial Reform" untuk mengubah peraturan perundang-undangan bagi lancarnya kepentingan mereka; "Democratic Reform" untuk mempromosikan atau mengubah sistem demokrasi menjadi liberal; "Economic Reform" untuk menanamkan dasar-dasar ekonomi liberal dengan konsep pasar bebasnya; "Security Reform" dengan tujuan mengubah doktrin dan orientasi bidang keamanan termasuk institusi militernya agar bisa dijinakkan bahkan dilemahkan. Reformasi global inilah yang telah membajak jalannya reformasi kita. Dengan mengusung isu demokrasi, lingkungan hidup, serta hak asasi manusia, mereka membelokkan reformasi kita ke arah "liberal", tidak terkecuali reformasi TNI. Tanpa disadari kita telah mengikuti irama gendang yang disuguhkan asing. Karena gencarnya perang persepsi, sebagian elit bangsa pun tenggelam dalam keyakinan bahwa liberalisme merupakan jalan terbaik menuju cita-cita kemerdekaan. Namun realitasnya, kita malah terjebak dalam kemiskinan, konflik, anarkisme yang menggiring pada perpecahan.

UUD hasil amandemen tidak lagi dijiwai pembukaannya. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah direvisi untuk menyesuaikan dengan kepentingan asing, termasuk UU 34/2004 tentang TNI. UU tersebut telah mengerangkeng TNI sehingga tidak dapat berbuat banyak, kendati kondisi bangsa dan negara sarat dengan kerawanan sehingga terancam perpecahan. TNI hanya diperankan untuk menghadapi musuh dari luar, meskipun memiliki 'tugas pokok selain perang' termasuk memerangi terorisme serta separatisme bersenjata, namun untuk melaksanakannya terkendala oleh aturan yang sangat kaku. Oleh karenanya urgen bagi kita untuk secepatnya melakukan perubahan, memperbaiki kembali sistem nasional termasuk menata ulang peran dan fungsi TNI.

"Vigilance is a price of liberty", memasuki arus globalisasi yang membawa paham kebebasan, seharusnya disertai dengan kewaspadaan tinggi agar tidak kecolongan. Perubahan merupakan tuntutan, mengembalikan jiwa pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa-bernegara serta merevisi sejumlah UU termasuk UU TNI adalah keharusan. Semoga para elit bangsa menyadarinya dan sesegera mungkin mengembalikan TNI kepada perannya sesuai kehendak UUD 1945, bukan kehendak asing. Dirgahayu TNI! (Sumber: HU Pelita 5 Oktober 2010)

Penulis adalah Mantan Wakil KSAD dan Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan AD (PPAD)

Bukti-bukti bermunculan terkait jejak AS di Ekuador

Laporan terakhir tentang kudeta yang gagal di Ekuador menyebutkan bahwa para polisi pemberontak berencana membunuh Presiden Rafael Correa selama pengepungan sang Presiden di sebuah rumah sakit di Ibukota Quito. Sesuatu yang mengingatkan orang akan serangan dan pembunuhan terhadap Presiden Chile Salvador Allende selama kudeta militer yang didukung CIA pada 11 September 1973.

Transmisi percakapan radio di antara para polisi pemberontak menunjukkan bukti bahwa sebagian di antara mereka membahas kemungkinan untuk membunuh Correa selama pengepungan 11 jam itu. Rekaman video juga memperlihatkan pensiunan perwira militer Mayor Fidel Araujo, yang merupakan pendukung bekas presiden Lucio Gutierrez yang pro-AS, memberi arahan kepada para pemberontak.

Bukti lainnya, sebagaimana dilaporkan suratkabar Zimbabwe Zim Daily, adalah pembatalan kunjungan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe ke Quito setelah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York. Mugabe diperingatkan CIA untuk tidak datang ke Quito. Besar kemungkinan CIA telah mengetahui rencana percobaan kudeta di Ekuador.

Organisasi-organisasi Negara Amerika (OAS), melalui Sekjen Jose Miguel Insulza, mengecam, pemberontakan ini sebagai upaya kudeta, sementara Menlu Hillary Clinton hanya menyebutnya sebagai protes pihak kepolisian.

FBI Tangkap Pegawai Perusahaan IT karena Menjual Dokumen Rahasia ke Israel

Seperti dilaporkan Boston Business Journal, seorang pegawai Akamai Technology Inc. ditahan pihak FBI karena diduga telah menjual sejumlah dokumen rahasia perusahaan kepada seorang agen Israel yang menyamar sebagai agen FBI.

Elliot Doxer (42 tahun), nama pegawai itu, berhubungan dengan agen tersebut lewat Konsulat Jenderal Israel di Boston.

Akamai Technology Inc. adalah perusahaan IT yang salah satu pendirinya adalah Daniel Lewin, seorang bekas anggota pasukan khusus Sayeret Maktal Israel. Menurut laporan FAA, Lewin merupakan salah seorang penumpang American Airlines Flight 11, Boeing 767, tujuan Boston-Los Angeles, yang menabrak Menara Kembar WTC pada 11 September 2001.

Jejak AS dalam Kudeta yang Gagal di Ekuador

Dengan menggunakan buku standar CIA dalam menggulingkan pemerintahan-pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Amerika Latin, pemerintah Obama, yang tidak menyukai kebijakan-kebijakan Presiden Ekuador Rafael Correa menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan mengakhiri keberadaan militer AS di Pangkalan Udara Manta, tampaknya kini mengalami kekalahan dalam upaya kudeta yang gagal di Ekuador. Percobaan Kudeta dilakukan oleh perwira-perwira kepolisian dan AU yang didukung elemen-elemen sayap kanan di Majelis Nasional dan komunitas bisnis. Correa terpilih kembali dengan kemenangan mutlak dalam pemilu terakhir satu tahun lalu setelah menandatangani surat keputusan untuk mengakhiri keberadaan militer AS di Manta. Sejak saat itu, Pentagon dan CIA terus berupaya untuk menggulingkan Correa dengan mengucurkan dana kepada para pemimpin partai oposisi dan kelompok-kelompok lainnya lewat NGO-NGO yang didanai oleh National Endowment for Democracy asal AS.

Pendahulu Correa , Lucio Gutierrez yang pro-AS dan juga agen kepentingan perusahaan-perusahaan minyak asing di Bolivia, dituduh oleh pemerintah telah secara diam-diam mendukung para pemberontak dari polisi dan AU.

Menlu AS Hillary Clinton memang telah mengeluarkan pernyataan bahwa AS mendukung Correa. Namun, pernyataan itu tidak diikuti dengan ketegasan sikap dengan menyatakan bahwa kekerasan itu adalah sebuah kudeta. Terlebih lagi, pernyataan itu keluar sehari setelah Clinton mengobral pujian kepada mantan Menlu Henry Kissinger, orang yang membantu merancang kudeta 11 September 1973 di Chile dan pembunuhan terhadap Presiden Salvador Allende. Bahkan, Clinton dan Obama telah memberikan dukungan militer serta politik kepada junta sayap kanan yang menggulingkan Presiden Manuel Zelaya yang terpilih secara demokratis di Honduras pada Juni 2009. Keduanya juga menolak kemungkinan kembalinya mantan presiden Haiti yang digulingkan, Jean-Bertrand Aristide, ke negaranya dari pengasingan di Afrika Selatan setelah kudeta CIA terhadap dirinya pada 2004.

Fakta bahwa Correa, seperti juga Presiden Venezuela Hugo Chavez, yang pernah digulingkan dalam kudeta CIA pada April 2002, dijadikan sandera di RS Polisi di Quito mengingatkan orang akan taktik tua CIA dalam mementaskan kudeta-kudeta di Amerika Latin. Chavez juga disandera di sebuah pulau Venezuela di Karibia sementara pesawat yang terdaftar di AS menunggu untuk menerbangkan Chavez ke pengasingan.

Dalam pertemuan darurat KTT Amerika Latin di Argentina, Chavez melihat Amerika ada di belakang peristiwa di Ekuador. Dia mengatakan, "Para Yankee ekstrim kini mencoba lagi, melalui senjata dan kekerasan, untuk merebut kembali kendali atas benua ini."

Pengalaman Chavez dengan kudeta yang didukung CIA dan kudeta Juni 2009, yang didukung Pentagon, CIA, dan Mossad terhadap sekutunya Zelaya di Honduras, membuat dia paham benar akan gaya CIA dan Mossad di wilayah tersebut. Sumber-sumber intelijen mengatakan bahwa Correa dan Chavez saat ini tengah membandingkan elemen-elemen yang sama pada dua kudeta yang dilancarkan terhadap mereka.

Intelijen Ekuador kini akan mengamati dari dekat posisi para personel kunci CIA yang ditempatkan di stasiun CIA di Kedutaan AS di Quito dan stasiun CIA yang lebih kecil pada misi US Agency for International Development (USAID) di Guayaquil. Dalam upaya kudeta 2002 terhadap Chavez, diketahui para pejabat puncak CIA dan DIA di Kedutaan AS membantu mengarahkan kudeta dari instalasi-instalasi militer Venezuela.

Departemen Luar Negeri AS sebenarnya telah menilai Ekuador dalam posisi yang tidak bersahabat bagi AS selama dua tahun terakhir. AS misalnya menyebut Ekuador sebagai negara yang "sulit untuk melakukan bisnis", satu-satunya prioritas nyata yang dipedulikan pemerintahan Obama berkat loyalitas totalnya kepada Wall Street dan para bankir.

Deplu AS dalam "Investment Climate Statement"-nya juga menyebut Ekuador sebagai "tempat yang sulit untuk melakukan bisnis" karena ada pembatasan atas investasi swasta di berbagai sektor yang berlaku untuk investor domestik dan asing.

Pada 2006, UU Hidrokarbon memberlakukan syarat baru di sektor perminyakan, syarat yang dinilai rumit oleh banyak perusahaan. UU Pertambangan yang baru juga dianggap menghambar aktivitas korporasi multinasional di Ekuador. Negosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas antara AS dan Ekuador, dimana di dalamnya ada ketentuan-ketentuan investasi, dihentikan pada April 2006. Dan Correa hingga saat ini belum menyatakan minatnya untuk memulai kembali negosiasi.

Kebijakan keuangan serta kebijakan luar negeri Correa yang 'mengusir' militer AS dari Manta dan menjalin hubungan dekat dengan Venezuela, Iran, dan negara-negara lain yang bertentangan dengan hegemoni Amerika dan Israel, semakin mengarahkan bidikan CIA dan Mossad kepadanya. Pada Juni 2010, Ekuador mensponsori resolusi Organisasi Negara Amerika (OAS) pada KTT di Lima yang mengutuk serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan Turki ke Gaza. Sepuluh negara bersama Ekuador mendukung resolusi tersebut.

Munculnya pemberontakan di kalangan AU Ekuador, dimana sejumlah personil AU mengambil alih bandara internasional Quito, akan membuat kontra-intelijen Ekuador mencermati kemungkinan peran para teknisi dan pelatih Israel yang ada di Ekuador. Sejak 1997, Ekuador memang membeli sejumlah alutsista buatan Israel, di antaranya adalah pesawat tempur dan rudal dari udara ke udara.

Mossad juga punya kaitan dengan Kepolisian Nasional Ekuador, yang mendukung kelompok pemberontak. Mossad di Ekuador terutama ditugaskan untuk memata-matai komunitas Arab-Ekuador. Kegiatan dari stasiun Mossad di Kedutaan Israel di Quito sebelum dan selama percobaan kudeta juga akan menarik perhatian para pejabat kontra-intelijen Ekuador.